TEROBOSNUSANTARA.COM,MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar mendorong pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk memastikan bangunan yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang digelar Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Sosialisasi bertema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola fasilitas kesehatan terhadap ketentuan perizinan dan kelayakan bangunan.
Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG dan SLF menjadi salah satu hal yang perlu dipahami oleh para pengelola gedung. Mekanisme baru tersebut tidak hanya berkaitan dengan persetujuan pembangunan, tetapi juga memastikan bangunan memenuhi standar teknis dan layak digunakan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa PBG merupakan persetujuan bagi pemilik bangunan untuk melaksanakan pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, hingga perawatan gedung sesuai standar teknis.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” ujar Fadil.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber Laode Muh Halidu turut menjelaskan perbedaan fungsi PBG dan SLF. PBG menjadi persetujuan yang diperlukan sebelum pembangunan dilakukan, sedangkan SLF merupakan bukti bahwa bangunan yang telah selesai dibangun memenuhi persyaratan laik fungsi.
“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya,” jelas Laode.
Pemenuhan kedua persyaratan tersebut dinilai penting bagi fasilitas kesehatan karena bangunannya digunakan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Makassar berharap pengelola fasyankes dapat memahami kewajiban pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis bangunan. Koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan juga diharapkan semakin baik agar fasilitas kesehatan beroperasi di gedung yang aman dan memenuhi standar kelayakan.
Dengan penerapan PBG dan SLF, aspek keselamatan bangunan diharapkan menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga gedung selesai dibangun dan digunakan untuk pelayanan publik.
