TEROBOSNUSANTARA.COM,MAKASSAR– Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) turut memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Dampak tersebut dirasakan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas memungut retribusi daerah
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, mengungkapkan penerapan regulasi tersebut berkaitan dengan penerimaan retribusi yang masuk ke kas daerah.
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” kata Zainal Abidin seusai membuka sosialisasi regulasi tersebut di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, realisasi retribusi Distaru pada tahun ini telah mencapai target tahunan sejak September 2026. Bahkan, setelah target penerimaan dinaikkan melalui APBD Perubahan, realisasinya kembali memenuhi sasaran pada Oktober 2026.
Target retribusi yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp9 miliar meningkat menjadi Rp21 miliar. Menurut Zainal, capaian tersebut menunjukkan adanya kontribusi penerapan aturan KKPR-SPR terhadap peningkatan PAD melalui sektor retribusi.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Ilham, perwakilan Kecamatan Mariso, yang mempertanyakan dampak penerapan regulasi KKPR-SPR terhadap peningkatan PAD dalam sesi sosialisasi.
Dalam kesempatan itu, Ilham juga menanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan tetapi tidak mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi hal tersebut, Zainal menyebut terdapat konsekuensi berupa sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Karena itu, ia menilai sosialisasi regulasi perlu dilakukan secara luas agar masyarakat memahami prosedur pemanfaatan ruang.
Sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, camat, lurah, instansi vertikal, pelaku usaha, UMKM, asosiasi, hingga pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar itu menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi menjadi sarana penting untuk memperluas pemahaman para pemangku kepentingan mengenai ketentuan dan prosedur pemanfaatan ruang.
Melalui kegiatan ini, Distaru Makassar berharap informasi mengenai pelaksanaan KKPR-SPR dapat dipahami secara lebih merata. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan tata ruang yang berlaku.
