Distaru Makassar Tindak Tegas Bangunan Tanpa PBG di Biringkanaya

TEROBOSNUSANTARA.COM, MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar melakukan penyegelan terhadap sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha food court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Senin (16/11/2026).

Tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Dalam pelaksanaannya, Hermin, S.T., selaku Koordinator Wilayah I yang mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, memimpin langsung kegiatan penyegelan. Sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar turut dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan penertiban tersebut.

Penyegelan dilakukan setelah pemilik bangunan sebelumnya menerima dua kali surat teguran dari Distaru Makassar. Teguran pertama dilayangkan pada Oktober 2026, sedangkan teguran kedua diberikan pada awal November 2026.

Namun, hingga pelaksanaan penyegelan, pemilik bangunan belum menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban perizinannya. Karena itu, Distaru Makassar mengambil tindakan tegas dengan menyegel bangunan tersebut.

Bangunan yang menjadi sasaran penertiban diketahui diperuntukkan sebagai tempat usaha food court. Penyegelan dilakukan lantaran proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum rampung. Sementara itu, aktivitas pembangunan di lokasi masih terus berlangsung.

Hermin menegaskan bahwa setiap pembangunan di Kota Makassar, baik untuk kepentingan usaha maupun nonusaha, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, pemilik bangunan tidak cukup hanya memiliki dokumen perizinan. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan juga harus sesuai dengan ketentuan serta peruntukan yang tercantum dalam izin tersebut.

Ia mencontohkan, bangunan yang memiliki izin untuk rumah tinggal harus digunakan sebagai tempat tinggal dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku.

Lebih lanjut, Hermin menyampaikan bahwa kegiatan pengontrolan dan pengawasan pembangunan akan terus dilakukan secara rutin.

Melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Distaru Kota Makassar setiap hari menerjunkan personel untuk melaksanakan pengawasan di 14 kecamatan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalkan pelanggaran kegiatan pembangunan sekaligus memastikan pemanfaatan ruang di Kota Makassar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Distaru Makassar pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun peruntukan pembangunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *