𝗧𝗲𝗿𝗼𝗯𝗼𝘀𝗻𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮.𝗖𝗼𝗺- 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soroti Akar Masalah Korupsi di Indonesia dan Serukan Audit Total Harta Pejabat serta Penguatan Lembaga Pengawas Negara
Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dalam sebuah forum diskusi publik yang digelar secara daring, di momen Perayaan HUT RI ke -80 Tahun.Ahok mengungkapkan pandangan tegas dan kontroversial terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Ahok, akar persoalan korupsi di negeri ini tidak akan pernah tuntas hanya dengan aksi-aksi simbolik seperti demonstrasi atau orasi publik semata.
Ia menyebut bahwa satu-satunya cara efektif untuk menghentikan korupsi adalah dengan secara serius mengusut asal-usul harta kekayaan para pejabat negara.“Satu-satunya cara untuk mengungkap dan menghentikan korupsi di negeri ini adalah harus berani mengusut harta pejabat itu darimana, biaya hidupnya apa sesuai atau tidak, dan pembayaran pajaknya sesuai atau tidak,” tegas Ahok dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penelusuran terhadap gaya hidup para penyelenggara negara, yang menurutnya seringkali tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang mereka terima.
“Kalau gaji cuma sekian, tapi rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri tiap bulan, itu dari mana? Apa masuk akal? Itulah yang harus diusut,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sontak menuai berbagai reaksi. Sebagian kalangan memuji Ahok atas keberaniannya menyuarakan hal yang selama ini dianggap tabu, namun tak sedikit pula yang menganggap pernyataan tersebut terlalu sinis dan menyudutkan aparat negara secara general.
Yang tak kalah kontroversial adalah pernyataan Ahok soal aksi demonstrasi mahasiswa. Ia menyampaikan kritik tajam terhadap budaya demo yang kerap dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi, namun menurutnya tidak menyentuh inti permasalahan.
“KPK dan BPK juga harus dikawal dan benar-benar independen, karena percuma demo kiri kanan, mahasiswa mau demo sampai berdarah-darah bahkan mati sekalipun, semuanya percuma. Bahkan hanya dibodohi,” ujar Ahok.
Pernyataan ini memancing reaksi keras dari sejumlah aktivis mahasiswa. Mereka menilai Ahok tidak menghargai sejarah panjang perjuangan mahasiswa yang sejak era reformasi telah menjadi bagian penting dari gerakan antikorupsi.
Sementara itu, beberapa pengamat politik menilai bahwa maksud Ahok sebenarnya adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tidak terjebak pada simbolisme semata dan mulai mendorong perubahan melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Dalam pernyataannya, Ahok juga menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dua lembaga penting dalam pemberantasan korupsi, tidak boleh lepas dari pengawasan masyarakat.
“KPK dan BPK itu harus independen dan transparan. Jangan sampai mereka juga malah jadi bagian dari sistem yang dikorup. Pengawasan publik harus terus dilakukan, bukan hanya demo, tapi lewat keterlibatan aktif masyarakat, media, dan akademisi,” katanya.
Ahok juga menyerukan agar publik mendesak untuk sistem pelaporan harta kekayaan (LHKPN) benar-benar diaudit, bukan sekadar formalitas tahunan. Menurutnya, selama harta kekayaan pejabat tidak diaudit secara menyeluruh dan dikaitkan dengan laporan pajak serta gaya hidupnya, yang hedonis maka korupsi akan terus terjadi dalam berbagai bentuk.
Pernyataan ini menjadi viral di media sosial dan memunculkan tagar ‘Audit Pejabat dan Ahok Benar. Beberapa netizen menyebut pernyataan Ahok sebagai bentuk keberanian yang langka dari tokoh publik, sementara yang lain menilai Ahok menyuarakan apa yang selama ini dirasakan masyarakat tapi tidak pernah dikatakan secara gamblang.
Namun, di sisi lain, sejumlah politisi menyayangkan gaya komunikasi Ahok yang dianggap terlalu frontal dan tidak membangun suasana dialogis. Menanggapi reaksi tersebut, Ahok mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung siapa pun, tetapi merasa sudah saatnya masyarakat berhenti dibuai narasi kosong dan mulai menuntut transparansi nyata dari para pemimpin.
“Kalau kita mau negeri ini benar-benar bebas dari korupsi, kita harus siap bersikap tidak nyaman, kita harus siap membuka borok. Kalau tidak, ya kita akan terus dibodohi,” pungkasnya.
Pernyataan Ahok, meskipun kontroversial, membuka kembali ruang diskusi tentang efektivitas sistem pengawasan pejabat publik di Indonesia. Apakah Indonesia akan berani menempuh jalur transparansi total seperti yang diserukannya Atau, justru akan kembali ke siklus simbolisme yang berulang. Hanya waktu dan tindakan konkret yang bisa menjawabnya.
Pen:Andi Syam
Sumber:Arisandi.M.Si Purn TNI AD