Wacana Restrukturisasi Kemenkeu jadi Kementrian Penerimaan Negara di Era Pemerintahan Prabowo gibran sangat di respont oleh Ketum Forsimema-Ri

TEROBOSNUSANTARA.COM-Jakarta-Informasi dari berbagai portal media online yang disampaikan Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Dewan Penasihat Prabowo Burhanuddin Abdullah,bahwa restrukturisasi Kemenkeu menjadi kementrian penerimaan negara akan di tindak lanjuti usai pelantikan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sangat di sambut baik oleh ketua umum silaturahmi media Mahkamah Agung republika Indonesia ( FORSIMEMA-RI) Sdr Syamsul Bahri di sela jam istrahat giat hari ini.

Dengan perombakan atau pembenahan Kemenkeu di era pemerintahan Prabowo gibran, nantinya, Kementerian Penerimaan Negara akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya Burhanuddin Abdullah, Penasehat Prabowo

Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.

Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.

“Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen.

Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” pungkasnya.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam ‘8 Program Hasil Terbaik Cepat’ yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dengan Apa yang di lakukan Pemerintahan Prabowo untuk membenahi Restrukturisasi kementrian keuangan akan lebih baik, transparan dan independen dalam melaksanakan tugas nya,pungkas ketum forsimema-ri Sdr Syamsul Bahri.(Red)