TEROBOSNUSANTARA. COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) terus mendorong pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024–2043.
Regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan dan pemanfaatan ruang Kota Makassar selama dua dekade mendatang.
Upaya penguatan pemahaman itu dilakukan melalui sosialisasi yang digelar di Hotel Golden Tulip Essential Makassar, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, pelaku usaha, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, mengatakan keberhasilan penerapan RTRW membutuhkan pemahaman yang sama di seluruh tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, tanggung jawab terhadap penataan wilayah tidak hanya berada pada perangkat daerah yang menangani urusan teknis, tetapi juga melekat pada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk camat dan lurah.
“Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW ini harus dipahami oleh seluruh perangkat daerah. Para kepala dinas harus menguasainya, begitu pula jajaran di bawahnya, termasuk camat dan lurah. Meskipun dalam penerapan perda ini, mereka tidak selalu terlibat secara langsung dalam pelayanan teknis, tanggung jawab terhadap wilayah tetap melekat,” ujarnya.
Andi Zainal menegaskan, perencanaan tata ruang merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan berisiko tidak berjalan optimal dan sulit menjaga keberlanjutannya.
Ia menjelaskan, penyusunan RTRW Kota Makassar dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar kebijakan penataan ruang dapat diterapkan secara efektif dan memperoleh dukungan bersama.
Makassar Diarahkan Menjadi Pusat Pertumbuhan Mamminasata
Perda Nomor 7 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan, struktur serta pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.
Regulasi tersebut juga mengatur peran masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Melalui RTRW tersebut, Makassar diarahkan menjadi kota inti Kawasan Perkotaan Mamminasata sekaligus berkembang sebagai kota dunia yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, konsep smart city, budaya sombere, dan pembangunan berkelanjutan.
Strategi pengembangannya mencakup penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sistem transportasi terintegrasi, infrastruktur perkotaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta perlindungan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Bintang Aulia Pradnya Paramita, menilai posisi Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur membuat kebijakan penataan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, RTRW Makassar perlu mendorong pengembangan pusat ekonomi dan industri yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan Mamminasata, meliputi Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Salah satu arah pengembangan yang menjadi perhatian adalah penguatan sentra industri maritim melalui penataan kawasan pesisir dan pelabuhan, yang didukung konektivitas transportasi darat, laut, dan udara.
Ruang Terbuka Hijau Jadi Tantangan
Selain pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi RTRW Kota Makassar.
Bintang mengungkapkan, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih menjadi tantangan karena luasnya saat ini baru mencapai sekitar 9 persen dari wilayah kota, sementara target yang disebutkan dalam pemaparannya mencapai 20 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kawasan lindung dan penambahan ruang terbuka hijau agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga di tengah perkembangan pembangunan perkotaan.
“Dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dalam implementasi RTRW, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga di tengah pesatnya pembangunan kota,” katanya.
Pelanggaran Tata Ruang Berisiko Picu Banjir hingga Hambat Penanganan Darurat
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Yurnita, mengingatkan bahwa pelanggaran tata ruang dapat berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Ia mencontohkan perubahan fungsi kawasan permukiman di Kecamatan Mariso dan Mamajang menjadi pusat perdagangan maupun jasa tanpa dukungan infrastruktur memadai.
Perubahan fungsi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan drainase, banjir, kemacetan, pengelolaan limbah, hingga keterbatasan lahan parkir.
Selain itu, pelanggaran terhadap sempadan sungai, kanal, dan kawasan pesisir dapat mengurangi ruang terbuka hijau, menurunkan daya dukung lingkungan, serta meningkatkan risiko pencemaran dan gangguan kesehatan masyarakat.
Andi Yurnita juga menekankan pentingnya penataan ruang dalam mendukung mitigasi bencana. Permukiman yang berkembang hingga menutup akses jalan arteri maupun koridor infrastruktur kota dapat menghambat mobilitas kendaraan darurat, termasuk mobil pemadam kebakaran.
“Waktu tanggap ideal mobil pemadam kebakaran seharusnya tidak lebih dari tujuh menit. Namun di lapangan masih bisa mencapai 15 hingga 30 menit, akibat akses jalan yang tidak memadai. Karena itu, pelanggaran tata ruang tidak boleh dianggap sepele, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Makassar berharap pemahaman terhadap Perda RTRW 2024–2043 semakin kuat di kalangan perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, pembangunan kota diharapkan berjalan lebih terarah, mampu mengantisipasi perkembangan wilayah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
