TEROBOSNUSANTARA. COM, MAKASSAR – Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Makassar melakukan identifikasi dan verifikasi ulang terhadap 144.437 bangunan yang tercatat memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen perizinan dengan kondisi fisik serta fungsi bangunan yang digunakan saat ini.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh Fuad Azis, mengatakan proses identifikasi masih berlangsung. Salah satu fokus pengawasan adalah bangunan yang mengalami perubahan fungsi tanpa menyesuaikan izin yang dimiliki.
Berdasarkan data sementara Distaru Makassar, sebanyak 89.976 bangunan memiliki IMB yang terbit pada periode 1965–2007. Kemudian, 51.048 bangunan mengantongi IMB periode 2008–2024, sedangkan 3.413 bangunan telah memiliki PBG sejak 2024 hingga Oktober 2026.
Fuad mengatakan, seluruh data tersebut masih dalam proses pencocokan dengan kondisi bangunan di lapangan.
“Data tersebut masih kita identifikasi dan samakan dengan kondisi bangunan saat ini,” ujar Fuad saat ditemui di Kantor Distaru Makassar, Senin (26/10/2026).
Alih Fungsi Bangunan Jadi Perhatian
Fuad menjelaskan, salah satu bentuk ketidaksesuaian perizinan terjadi ketika bangunan yang awalnya memiliki izin sebagai rumah tinggal kemudian dialihfungsikan menjadi bangunan lain, seperti gudang maupun tempat usaha.
Beberapa jenis usaha yang dimaksud antara lain kafe, rumah kos, dan klinik. Perubahan fungsi tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian perizinan sesuai ketentuan.
Pelanggaran juga dapat ditemukan apabila bangunan melanggar garis sempadan sungai atau jalan, tidak memenuhi ketentuan jarak dengan bangunan lain, maupun memiliki struktur yang tidak sesuai dengan rencana teknis dalam dokumen IMB atau PBG.
Dalam kondisi tersebut, pemilik bangunan perlu mengurus PBG sesuai fungsi bangunan yang baru. Pengajuan PBG dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebagai informasi, IMB telah beralih menjadi PBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Namun, IMB yang telah terbit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan fungsi maupun perubahan atau penambahan bangunan yang mengharuskan penyesuaian perizinan.
Pengawasan Libatkan Empat Bidang
Dalam proses pendataan, Distaru Makassar melibatkan empat bidang yang saling berkoordinasi. Identifikasi dilakukan dengan memanfaatkan peta dan foto udara, kemudian dicocokkan dengan data pemanfaatan ruang serta informasi bangunan yang memiliki IMB dan PBG.
Hasil pencocokan tersebut menjadi dasar untuk mengawasi kesesuaian bangunan dengan ketentuan tata ruang dan perizinan.
Fuad menyebutkan, proses pendeteksian dan penanganan pelanggaran melibatkan tiga tim, yakni tim pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum yang berada di bawah Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pemilik bangunan terlebih dahulu diminta memberikan klarifikasi. Jika pelanggaran terbukti, penanganan dilanjutkan melalui pemberian teguran pertama, kedua, hingga ketiga.
Setelah teguran ketiga, pemilik bangunan diminta melakukan pembongkaran secara mandiri.
“Bukan kami yang bongkar, dibongkar mandiri,” kata Fuad.
Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penanganan selanjutnya dapat dibawa ke tingkat kota melalui mekanisme penegakan peraturan daerah.
“Kalau tetap tidak dilaksanakan, maka akan dibawa ke tingkat kota, karena ini pelanggaran Perda,” ujarnya.
Pengawasan tersebut salah satunya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Gandeng RT/RW Sosialisasikan Kepatuhan PBG
Selain melakukan pengawasan langsung, Distaru Makassar juga membuka koordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW.
Peran aparat wilayah dinilai penting untuk membantu menyampaikan informasi mengenai kepatuhan perizinan bangunan kepada masyarakat.
Distaru sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan mengundang pengurus RT/RW. Salah satu materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya kepatuhan terhadap PBG.
Fuad berharap informasi mengenai ketentuan perizinan bangunan dapat diteruskan kepada masyarakat melalui pengurus lingkungan.
Ia juga meminta pengurus RT/RW berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan apabila menemukan bangunan yang diduga tidak sesuai dengan perizinannya, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Distaru.
Fuad menargetkan proses identifikasi dan pencocokan seluruh data bangunan dapat diselesaikan pada akhir 2026. Pendataan tersebut nantinya juga akan mengelompokkan bangunan berdasarkan fungsi, termasuk rumah tinggal yang telah mengalami perubahan peruntukan.
RW Timungan Lompoa Siap Dampingi Warga
Ketua RW 003 Timungan Lompoa, Uddin Basar, menyatakan siap membantu menyosialisasikan pengurusan PBG kepada masyarakat di wilayahnya.
Ia berencana mendatangi rumah warga dan tempat usaha untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya kesesuaian izin bangunan.
“Sejauh ini, kalau di wilayah kami, itu belum ada yang kami ketahui tidak sesuai PBG-nya,” ujar Uddin.
Jika menemukan bangunan yang peruntukannya tidak sesuai dengan dokumen perizinan, pihaknya siap membantu warga dalam proses pengurusan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan.
“Kami dampingi dengan berkoordinasi dengan kelurahan,” katanya.
Menurut Uddin, kepatuhan terhadap perizinan bukan sekadar urusan administrasi. Dokumen tersebut juga berkaitan dengan aspek keselamatan bangunan dan kesesuaian pemanfaatan ruang.
“Sepengetahuan kami dari hasil pelatihan bahwa izin tersebut untuk keamanan bangunan dan kesesuaian aturan tata ruang,” tuturnya.