Langsung ke konten
๐ง๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ฏ๐ผ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐๐ผ๐บ- ๐๐ผ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ฎ Aroma skandal tengah menyelimuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana. Laporan resmi yang dimasukkan Asosiasi Pengawal Kebijakan Daerah (APKD) pada 15 Mei lalu, bukannya ditindaklanjuti, justru dinyatakan โhilangโ tanpa jejak. Dalih yang diberikan pun dianggap mengada-ada “berkas tercecer karena transisi pergantian Kepala Kejari.” Ucap Kasi Pidsus.(20/8/25)
Namun, yang membuat publik Bombana terperangah adalah perlakuan kasar yang diterima APKD saat menagih kejelasan laporan tersebut. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bombana, pejabat yang seharusnya memberi penjelasan, malah meledak emosi, meninggikan suara, hingga mengusir APKD keluar dari loket pelayanan.
โLebih parah lagi, dia menantang kami dengan ucapan ‘โkalau mau melapor, ya lapor saja ke Kejati!โ’. Ini pelecehan terang-terangan terhadap rakyat dan hukum. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Andi Amil, Direktur APKD.
APKD menilai kejadian ini bukan sekadar persoalan laporan hilang, melainkan skandal besar yang memperlihatkan bobroknya wajah pelayanan hukum di Bombana.
โKalau berkas laporan rakyat bisa hilang, kalau masyarakat pencari keadilan malah diusir, ini artinya ada yang serius tidak beres di tubuh Kejari Bombana,โ tambahnya.
Sebagai bentuk sikap tegas, APKD mendesak Kepala Kejari Bombana yang baru untuk turun tangan, membersihkan internal, dan memberi klarifikasi terbuka. APKD juga menegaskan siap melanjutkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sultra hingga ke Kejaksaan Agung RI.
โKami akan buka skandal ini seluas-luasnya, biar publik tahu. Jangan biarkan Bombana dipermalukan oleh oknum arogan yang menginjak harga diri masyarakat,โ tutup Andi Amil.
Kini, publik Bombana menanti apakah Kejari berani menuntaskan skandal ini atau justru memilih bungkam dan menutupinya.
