Langsung ke konten
𝗧𝗲𝗿𝗼𝗯𝗼𝘀𝗻𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗖𝗼𝗺-𝗕𝗼𝗺𝗯𝗮𝗻𝗮 Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (10/6/25).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bombana dan diikuti langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes bersama jajaran terkait.
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan dihadiri oleh unsur terkait serta perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk instansi vertikal dan pemangku kepentingan strategis di bidang ekonomi dan perdagangan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya konsistensi daerah dalam menjaga inflasi, khususnya melalui pengendalian harga bahan pokok di pasar. Menurutnya, kendali inflasi menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat dan menghindari gejolak ekonomi yang bisa berdampak luas.
“Inflasi yang tidak terkendali bisa menyebabkan kesenjangan sosial dan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah harus aktif mengendalikan pasokan dan harga, serta memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik,” tegas Tito.
Ia juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, serta optimalisasi anggaran daerah dalam mendukung program pengendalian inflasi, termasuk operasi pasar murah dan penguatan cadangan pangan.
Menanggapi arah kebijakan nasional tersebut, Pj Sekda Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakor yang dinilainya sangat strategis dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mendukung langkah-langkah konkret pengendalian inflasi yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi arahan Mendagri. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat pengawasan harga di pasar, mendukung ketahanan pangan lokal, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujar dr. Sunandar.
Pemerintah Kabupaten Bombana melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID) telah menjalankan berbagai upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi gejolak harga, seperti melakukan monitoring harga secara rutin, menjalin kerja sama antar daerah dalam distribusi komoditas pangan, serta menggelar operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga signifikan.
Di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif, dr. Sunandar menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk petani kecil, nelayan, buruh harian, serta pelaku UMKM.
Rakor ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam memantau pergerakan harga secara real-time, serta perlunya kolaborasi antarwilayah untuk memperlancar distribusi logistik barang pokok. Pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk lebih responsif dalam merespons fluktuasi harga musiman, seperti menjelang hari besar keagamaan.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2025 menjadi cerminan nyata dari komitmen daerah untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan, diharapkan pengendalian inflasi di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan merata.
Pen/Editor:Andi Syam
Media:𝗧𝗲𝗿𝗼𝗯𝗼𝘀𝗻𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮.𝗖𝗼𝗺