๐ง๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ฏ๐ผ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ.๐๐ผ๐บ-๐๐ผ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ฎ Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, memimpin rapat kegiatan peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang di gelar di ruang rapat Measa Laro Lantai 2 Setda kantor Bupati Bombana Rabu ( 5/3/25)
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peluncuran ini menindaklanjuti Surat KPK Nomor B/1260/KSP.00/70-75/02/2025 yang diterbitkan pada 24 Februari 2025, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya nyata dalam memperbaiki sistem administrasi dan birokrasi kita agar lebih transparan dan akuntabel. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin.
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh KPK sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan korupsi. MCP mencakup berbagai aspek tata kelola, seperti perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, penguatan aparatur pengawasan, hingga pelayanan publik yang berorientasi pada keterbukaan informasi.
Dengan diterapkannya MCP di Kabupaten Bombana, diharapkan terjadi peningkatan dalam transparansi penggunaan anggaran, optimalisasi sistem pengawasan, serta pengurangan potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. IKPD dirancang untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan pencegahan korupsi di daerah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPK.
Ir.H.Burhanuddin,M.Si, mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengimplementasikan MCP dan IKPD secara optimal.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang baik, kita dapat mewujudkan Bombana sebagai daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Peluncuran IKPD dan MCP Tahun 2025 di Bombana menjadi momentum penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan internal, serta menjadikan transparansi sebagai budaya dalam setiap proses pemerintahan.
Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Bupati didampngi Plh Sekda dr.H.Sunandar,MM,.Kes Bombana danย ย jajaran pejabat daerah, kepala OPD, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Partisipasi aktif dari seluruh pihak diharapkan dapat mempercepat implementasi MCP dan IKPD sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Melalui langkah ini, Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
๐ฃ๐ฒ๐ป/๐๐ฑ๐ถ๐๐ผ๐ฟ:๐๐ป๐ฑ๐ถ ๐ฆ๐๐ฎ๐บ