Langsung ke konten
Terobosnusantara.com – Jakarta Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si menghadiri kegiatan penyampaian hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Acara yang bertema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas” ini berlangsung di Jakarta Convention Center Senin (8/7/2024) dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) atas kerja keras mereka dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara. “Kita wajib memastikan setiap rupiah yang digunakan guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Presiden.
Sementara itu, Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA menyampaikan hasil pemeriksaan BPK RI mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Selaras dengan tema menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk para gubernur, walikota, dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi landasan untuk perbaikan dan perubahan strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seiring dengan upaya menuju tata kelola yang lebih baik.
Selain itu, saat ditemui Pj. Bupati Bombana Edy Suharmanto menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara guna memastikan bahwa setiap pengeluaran publik dilakukan dengan tepat dan sesuai peraturan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerahnya untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam setiap kegiatan administratif.
Dengan menghadiri acara ini, Pj. Bupati Bombana juga menunjukkan komitmen kuatnya terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan diharapkan dapat segera diambil guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.