Langsung ke konten
Terobosnusantara.com – Kendari Bukan tanpa alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya Penghargaan ini diberikan atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta transparansi dalam pengelolaan keuangan,meminimalisir terjadinya tindak korupsi di tubuh ASN (Aparatur Sipil Negara) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.Hal ini di buktikan dalam Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2023
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar dan diterima oleh Penjabat Bupati Bombana Drs,Edy Suharmanto,M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs,Man Arfa,M.Si di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu (22/5/)
Dalam Sambutannya.Kepala BPK RI Dadek Nandemar menjelaskan, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bombana memang pantas mendapatkan penghargaan predikat Opini WTP atas kinerjanya serta transparansi dalam mengelola tata keuangan yang semakin baik dan ketat serta menunjukkan dampak positif hal ini dibuktikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana dari tahun ke tahun meningkat segnifikan
Dadek Nandemar, mengatakan capaian WTP yang di raih oleh kabupaten Bombana untuk ke-11 kalinya ini telah melalui berbagai proses penilaian dan perkiraan yang di lakukan dengan cermat teliti dan sesuai standar adalah tahapan yang krusial untuk mewujudkan sesuai persyaratan sebagaimana penilaian yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan kesimpulan dan rekomendasi, dari penilaian BPK RI kabupaten Bombana tetap mencapai opini terbaik
Berdasarkan penelusuran dan penelitian secara cermat dan sistematis Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang telah melakukan penatakelolaan keuangan daerah yang cukup cermat teliti dan transparan hingga mampu mempertahankan predikat WTP.
Kabupaten Bombana mendapatkan predikat penghargaan dari BPK RI namun hal itu bukan sebagai akhir PR untuk Pemda Kabupaten Bombana dalam mengembangkan dan mewujudkan birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel begitupun BPK RI terus memberikan tantangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar tak berhenti memperbaiki tata kelola keuangan melalui rekomendasi yang diberikan dan harus sesuai dengan prosedur
“Kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berhasil mempertahankan Opini WTP yang 11 kalinya, Kami harapkan Pemerintah Kabupaten Bombana dapat lebih meningkatkan fungi pengawasan serta tetap transparan dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan,” ujar Dadek.
Dalam kegiatan itu Pj Bupati Bombana Drs,Edy Suharmanto,M.Si melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Drs,Man Arfa,M.Si Menyampaikan bahwa pencapaian predikat Opini WTP ke -11 kalinya bukanlah suatu hal yang mudah untuk diraih. Pencapaian predikat itu membutuhkan usaha dan kerja keras seluruh instansi di lingkungan Pemkab Bombana agar terus berbenah dan mengikuti arahan yang diberikan BPK sebagai PR yang harus dituntaskan secara komprehensif setiap tahunnya.
“Prestasi dan pencapaian predikat yang kita dapatkan hari ini juga tak lepas dari dukungan serta partisipasi semua pihak, salah satunya ialah Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang telah banyak memberikan dukungan dan berkontribusi atas capaian tersebut dan sebagai mitra kerja Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah”
“Alhamdulillah, selama 11 tahun berturut-turut, Kabupaten Bombana bisa mempertahankan elektabilitas dan kembali meraih Opini WTP dari BPK. Dan kami bisa Mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bombana telah memenuhi standar-standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan,” ujar Man Arfa
Untuk diketahui, bahwa selain Kabupaten Bombana, ada beberapa daerah di Sulawesi tenggara yang juga mendapatkan penghargaan dari BPK RI atas Opini WTP, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan dan Kota Bau-Bau di samping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terus berupaya untuk meningkatkan sistem tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan inovatif serta berkolaborasi dengan semua jajaran terkait terutama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai mitra pemerintah di bidang pengawasan.