Langsung ke konten
TEROBOSNUSANTARA.COM-Enam puluh dua tahun silam tepat pada tgl 5 Maret 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dan menggantinya dengan DPR-GR bukan tanpa alasan namun terdapat sejumlah sebab bermula saat Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pembubaran itu lantaran LEMBAGA di anggap gagal menghasilkan konstitusi dan setelah membubarkan DPR tokoh proklamator itu mengeluarkan perpres no 4 thn 1960 tentang susunan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ) dan Dekrit Soekarno menandai perubahan sistim pemerintahan di Indonesia dari Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi terpimpin
Banyak alasan yang membuat Soekarno membubarkan Konstituante antara lain karena DPR tak mampu memberikan apa yang telah di harapkan oleh masyarakat dan pada ujungnya seluruh masyarakat Indonesia bersatu kembali ke UUD 45
Yang menjadi pertanyaan saat ini apakah masyarakat Indonesia sudah puas dengan kinerja DPR ? sebagai perwakilan dan penyambung lidah masyarakat ? dan apakah sudah sesuai dengan azaz Demokrasi ? data, fakta yang nyata akan menjawabnya
Pekan lalu saat di temui di kediamannya bung La IkI Agus Saputra bung Badar Idris hayang Makrun,Shandy dan Bung Adnan,bung Ady serta tokoh patriotis lainnya mengatakan Dewasa ini amat sulit menjadi seorang DPR apalagi Bupati karena butuh Finansial yang tidak sedikit bagaimana mungkin kejujuran dan azaz demokrasi bisa terwujud bila di awali dengan modal kehancuran finansial oleh seorang calon wakil rakyat ? Tegasnya.
Sangat kronis ketika sebuah Desa di masuki calon Dewan yang mengadakan sosialisasi seraya berkata Bu ! Pa siapa pilihan ibu dan bapak untuk calon di bulan 2 nanti ? Jawabannya membuat mata melotot jantung mau copot yaaa siapa ada uangnya itu yang kami coblos apalagi kalau tinggi serangannya sebuah jawaban yang jauh dari harapan
Butuh kesabaran menjahit kain yang sudah robek menjadi selimut agar hati dan raga tentram dan sejahtera bak kata maju mati bapa,mundur mati mama ,bertahan mati Kaka berlari mati awak rasa kecewa membuat masyarakat susah menentukan pilihan ujungnya memilih pemimpin yang punya uang,.
Dinamika politik telah merongrong tatanan demokrasi tak ada lagi keadilan musnah rasa persaudaraan rupiah menjadi parameter dan tolak ukur menjadi pemimpin yang pada konsekwensinya membuat masyarakat menderita sepanjang masa. , katanya memberantas kemiskinan faktanya sangat benar bahwa orang miskin memang mau di berantas Rasking yg katanya untuk masyarakat miskin namun kenyataan cukup untuk beberapa hari saja bisa bertahan
PKH di poles menjadi Program Keluarga Harapan apakah memang pemerintah ingin orang miskin menjadi harapan ? Sistem Birokrasi mulai perang dingin mixkomunikasi bertebaran pemimpin sudah saling melengserkan baru setahun menjabat di ganti lagi dengan berbagai tuduhan dan jebakan Betmen .masyakat tidak ambil pusing justru OPD yang di buat saling bingung. hukum dan kebijakan saling di benturkan ujungnya masyarakat yang jadi korban semoga hal ini bisa menjadi pelajaran agar rumput yang bergoyang bisa menjawab sebuah pertanyaan ( A.Syam/Red)
