Langsung ke konten
TEROBOSNUSANTARA.COM, MAKASSAR– DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong insentif guru honorer tingkat SMA/SMK dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak menjadi polemik penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami harapkan bisa dimasukkan dalam APBD agar berjalan semuanya. Kami akan arahkan dimasukkan ke APBD Perubahan,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB di Makassar, Senin, menanggapi polemik pembayaran insentif guru honorer di sekolah yang kesulitan, karena hanya mengandalkan dana BOS.
Ada beberapa guru kontrak insentifnya dibayarkan APBD, tidak semua guru honorer mendapat hak yang sama.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena menyangkut kesejahteraan guru, walaupun guru honorer, waktu mengajarnya juga padat, namun tidak berimbang dengan pendapatan mereka,” tuturnya.
Pihaknya berharap besar agar guru honorer yang tidak masuk dalam anggaran APBD dicarikan solusi demi peningkatan mutu serta kualitas pendidikan bagi anak didik.
Sebelumnya, sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK mengeluhkan lambatnya pembayaran honor mereka karena terkendala pencairan dana BOS dua hingga tiga bulan.(**)
