TEROBOSNUSANTARA.COM-BOMBANA-Selasa ,5/2/2O24 Gabungan Pengusaha Kontraktor /Konsultan Bombana (GPKKB) mengadakan Aksi Demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana yang di hadiri ,kurang lebih 200 orang,dengan membakar ban bekas di sertai teriakan yang menggelegar oleh beberapa pimpinan Demontrasi.

Dalam Orasinya,mereka mendesak Pemda dalam hal ini Pj,Bupati Bombana ,Drs,Edy Suharmanto M.Si bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan agar segera membayar hak kontraktor di Tahun 2023, serta mendesak kepada Pemda Kabupaten Bombana untuk segera menstabilkan keuangan Daerah yang lebih baik.mendesak kepada Pemda Kab Bombana Bapak Pj.Bupati Bombana Drs,Edy Suharmanto.M.Si dan kepala BKD untuk segera mengundurkan diri jika dalam hal ini tidak mampu menyelesaikan pembayaran hak Kontraktor di tahun anggaran 2023.

Sagito pimpinan Aksi bahkan mendesak kepada Pemda jika di kemudian hari ada hal yg tidak di inginkan oleh masyarakat maka Pemda bertanggung jawab secara hukum sosial yang berlaku saat ini,dan mendesak kepada Pemda jika Tahun anggaran 2023 tidak terbayarkan maka jangan pernah mengadakan proses Lelang /Tender di tahun Anggaran yang akan datang ,tegas Sagito dengan 5 tuntutannya,

Di tengah maraknya Demonstrasi ,pimpinan dan beberapa peserta Demo di panggil untuk mengadakan koordinasi dan rapat bersama guna mendapatkan Solusi terbaik,di ruang kantor Bupati yang di pimpin langsung oleh ,Staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ,Drs Sulkarnaen Arif M.Si di Dampingi H.Rustam.S.Sos.M.Si Staf Ahli Hukum dan Dewi Julianty.S Sos.M.Si Kepala Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah Kabupaten Bombana.
Dalam Sambutannya Sulkarnaen Arif mengatakan bahwa saya mewakili permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bpk Pj Bupati Bombana Drs Edy Suharmanto.M.Si dan Drs,Man Arfa M.Si selaku Sekda Kabupaten Bombana serta teman-teman OPD dan FORKOPIMDA yang saat ini berada di Jakarta dalam rangka menunaikan Tugas,mengikuti Rapat Inflasi sekaligus Pj Bupati Bombana Drs Edy Suharmanto.M.Si mempertanggung jawabkan laporan Triwulan pertama kepada Kemendagri, karena Beliau masuk pada bulan ,Desember ,2023,jadi mengenai perihal lambatnya pembayaran jasa konstruksi hal ini Bapak Pj,Bupati Bombana Edy Suharmanto sama sekali tidak mengetahuinya,
Di tengah kegiatan rapat H.Rustam S.Sos.M.Si menambahkan bahwa saya hanya pelaksana harian dan tidak bisa mengambil keputusan di sebabkan hari ini ,kami hanya berdua dengan Pak Sulkarnaen Arif,namun alangkah baiknya masalah ini kita rundingkan dengan baik,jangan mendengar informasi yang belum tentu benar.dan apa yang menjadi tuntutan teman-teman Kontraktor hari ini semoga dapat terealisasi walaupun tidak semaksimal yang di harapkan ujar,H.Rustam.S.Sos.MSi
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Urusan Keuangan Kas Daerah Kabupaten Bombana Dewi Julianty,S.Sos M.Si di sela rapat menjelaskan ,kejadian lambatnya pencairan dana kontraktor ,bukan hanya terjadi di Kabupaten Bombana ,namun semua Kabupaten di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama ,jadi apa yang Bapak-bapak harapkan sama juga yang terjadi kepada kami dan semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana saat ini,
Lebih lanjut Dewi Julianti mengatakan izinkan saya menyampaikan kronologisnya agar Bapak jangan salah paham kepada Pemda Kab Bombana ,ketika PMK 90 terbit di bulan September merupakan ketetapan Nilai Kurang Bayar (NKB) untuk DBH (Dana Bagi Hasil) untuk seluruh Indonesia termasuk Kab Bombana dan untuk Kab Bombana senilai 154 Milyar itu di anggarkan di APBD perubahan dan ketika tanggal 19 Desember 2023 Kementrian keuangan mengatakan ,uang Kab Bombana 131 Milyar di deposito oleh Kementrian keuangan dan hal ini bukan hanya Kab Bombana ,jadi kami menyurat kepada PMK untuk penarikan Deposito tersebut yang di tanda tangani langsung oleh Pj Bupati Bombana Drs Edy Suharmanto M Si yang di teruskan ke Kementrian keuangan meminta uang kita yang tidak di salurkan namun sampai saat ini belum ada, ini buktinya pungkas Dewi Julianty sambil mengangkat kertas sebagai bukti pernyataannya,
Dewi Julianty menjelaskan ,kalau kita menunggu uang TDF secara Formal April 2024 baru masuk ,maka dari itu kami selaku Pemda Kab Bombana dalam hal ini Bendahara BKD mengambil kebijakan menarik Dana 2024 untuk di bayarkan haknya Bapak dan sementara berproses dan di Input kembali di aplikasi dan Insya Allah kalau bendahara yang mengimput TA.SPPSPM nya akan di bayar dulu 25 milyar Minggu depan dan April mendatang 2024 akan di bayar lagi tutup Dewi Julianty.(A Syam/Red)
