TEROBOSNUSANTARA.COM-Sebagaimana di ketahui dalam pasal 42 Permendesa PDTT/2020 bahwa rancangan RKP Desa di susun oleh Tim penyusun RKP dan dalam pasal 43 (1) huruf b.Permendesa PDTT 21/2020 bahwa rancangan RKP Desa paling sedikit memuat rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya(RAB)
Pada masa yang lalu timbul pendapat yang menafsirkan dan beropini bahwa BPD tidak berhak menyusun RAB kegiatan dan BPD tidak berhak untuk mendapat dan mengetahui RAB kegiatan Pemdes ,kekhawatiran muncul apabila RAB di perlihatkan kepada BPD atau masyarakat maka akan di salah gunakan oleh masyarakat atau kubu lawan yang tidak senang kepada kepala Desa,untuk mengganggu jalannya Pemerintahan Desa dan akan menjatuhkan kepala Desa. Oleh karena pendapat ini semuanya bersumber dari opini individu saja,bukan merupakan dasar pokok untuk di jadikan alasan agar transparansi Pemdes harus nyata se bagaimana eksekutor dan fungsi BPD sebagai pengawasan dapat terwujud secara maksimal,
Pasal 55 Undang -undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa,menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat desa ,dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
Sebagaimana di atur dalam pasal 61,Undang -undang no 6 tahun 2014 tentang Desa,bahwa BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan ,Pemerintahan Desa,kepada pemerintah Desa,dan menyatukan pendapat atas penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Desa,Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Menurut pasal 1 angka 1 UU.KIP Informasi adalah keterangan, pernyataan ,gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai/makna dan pesan,baik data,fakta maupun penjelasannya yang dapat di lihat,di dengar dan di baca,yang di sajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,secara Elektronik maupun non Elektronik.
Pemerintah Desa,BPD,BUM Desa,BKAD sebagaimana ketentuan pasal 17 UU.KIP bahwa setiap Badan Publik,wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik,untuk mendapat informasi agar segala kegiatan pejabat publik dapat secara transparan di publikasikan dan di ketahui oleh masyarakat desa,demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.
Oleh karena itu informasi setiap penyelenggaraan pemerintahan Desa,termasuk pengelolaan keuangan Desa, mulai dari perencanaan,pelaksanaan,hingga pelaporannya adalah informasi publik,yang sifatnya harus terbuka (transparan) bagi masyarakat Desa.
Dalam hal kepala Desa,atau perangkat Desa,keberatan memberikan informasi kepada masyarakat dan pemohon informasi tentang bukti-bukti dokumen terkait pengelolaan keuangan Desa,hal itu tidak dapat di lakukan secara serta merta,melainkan melalui suatu pengujian terlebih dahulu ,oleh Komisi Pengelolah Informasi ( KPI) publik dan dokumentasi setiap Badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana di maksud dalam pasal, 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum mengadakan informasi publik tertentu di kecualikan untuk di akses oleh setiap orang,
Dalam pasal 6,PERKI 1/2018,di sebutkan bahwa,pengecualian informasi publik Desa,di dasarkan pada pengujian tentang ,konsekuensi yang timbul apabila,suatu informasi di berikan serta setelah di pertimbangkan dengan seksama,bahwa menutup informasi publik Desa,dapat melindungi kepentingan yang lebih besar,atau sebaliknya pengecualian informasi publik Desa, di bahas dalam musyawarah Desa.
Pemerintah Desa yaitu kepala Desa,dan perangkat Desa,bukan Badan yg berwenang untuk memutuskan dan/ menetapkan pengecualian terhadap suatu informasi publik Desa, sehingga apabila Pemdes secara sepihak menutupi informasi publik Desa,maka hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangan (abuse of power) penyalahgunaan kekuasaan,
Dalam pasal 12 ayat (3) Permendesa,PDTT 8/2022,tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023,BPD dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan / tertulis kepada kepala Desa,dalam hal ini pemerintah Desa tidak mempublikasikan informasi publik berupa prioritas penggunaan Dana Desa,
Tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa,terkait mekanisme pemberhentian kepala Desa yaitu,apabila kepala Desa melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati /Walikota melalui Camat ,atau sebutan lain untuk dapat di lakukan proses pemberhentian kepala Desa.
Dalam pasal 63 huruf j ,Pemendagri 110/2016 di sebutkan bahwa BPD berwenang menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Biaya Operasional BPD secara tertulis kepada kepala Desa untuk di alokasikan dan RAPB Desa , ini sudah jelas bahwa BPD dapat menyusun Rencana kegiatan beserta RAB dengan demikian RAB kegiatan pemerintahan Desa bukan dokumen haram bagi BPD.
Pasal 63 huruf k Permendagri 110/2016 di sebutkan bahwa salah satu kewenangan BPD adalah mengelolah yaitu mengendalikan,menyelenggarakan ,mengurus,dan menjalankan sendiri biaya operasional BPD ini di pertanggung jawabkan melalui laporan keuangan BPD setiap tahun ,anggaran sebagaimana format laporan keuangan BPD terlampir dalam Permendagri 110/ 2016 tak ada ketentuan resmi yang mengharamkan BPD menyusun dan melihat dokumen transaksi keuangan Pemerintahan Desa.
Dalam pasal 8 ayat (2) Permendagri 111/ 2014 bahwa dalam hal Rancangan peraturan Desa, prakarsa pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk di bahas dalam waktu pembahasan yang sama,maka di dahulukan Rancangan peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan peraturan Desa ,usulan kepala Desa dalam gunakan sebagai bahan untuk di persandingkan , jelaslah bahwa usulan BPD lebih prioritas dalam penyusunan peraturan Desa.
Tugas BPD melakukan pengawasan,/monitoring dan pemantauan yaitu mengumpulkan fakta dan data yang menjadi tolak ukur kegiatan ,termasuk Dokumen perencanaan,/norma dan realisasinya sehingga pengawasan dapat terlaksana secara objektif , BPD berwenang meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu berupa bukti seperti petunjuk dan tanda uraian penjelasan segala sesuatu yang sudah di ketahui atau menyebabkan tahu dan segala alasan .
BPD juga memiliki fungsi pengendalian,agar kegiatan di laksanakan sesuai dengan rencana /norma versus fakta dokumen -dokumen rencana kegiatan dan RAB ,justru RAB adalah alat ukur BPD dalam melakukan pengawasan ,jadi tidak mungkin melakukan pengawasan secara objektif dan transparan apabila BPD tidak berdasarkan pengawasannya kepada dokumen RAB.
Pasal 85 Permendagri 114/ 2014 dengan tegas memberi kewenangan (kekuasaan) kepada masyarakat Desa untuk melakukan pemantauan pembangunan Desa pada tahapan perencanaan,pembangunan Desa,dan tahap pelaksanaan di nilai dengan cara menilai antara lain pengadaan barang /jasa ,pengadaan bahan,/material ,pengadaan tenaga kerja,pengelolaan administrasi keuangan ,pengiriman bahan bangunan upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa,hasil pemantauan pembangunan desa,sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tuangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa,jadi sangat jelas bahwa data/informasi terkait pengelolaan keuangan Desa merupakan Dokumen publik yang menjadi Hak dan wajib di ketahui oleh masyarakat Desa.(A Syam/Red)
