๐ง๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ฏ๐ผ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐๐ผ๐บ-๐๐ผ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ฎย Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, Inspektorat Kabupaten Bombana turun langsung ke lapangan dengan menyasar wilayah Poleang Barat, Selasa (19/8/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan kepada publik.
Dipimpin oleh Irban III, H. Ahmad Amin, S.Pd., M.Pd., tim Inspektorat Bombana menggelar pembinaan dan pendampingan teknis kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, kepala sekolah, hingga pengelola
Puskesmas. Dalam kegiatan ini, 12 personel Inspektorat dikerahkan, dengan formasi 2 orang untuk pendampingan Dana BOK, 5 orang untuk Dana BOS, dan 4 orang untuk Dana Desa. Seluruh kegiatan dikendalikan langsung oleh H. Ahmad Amin selaku pengendali teknis lapangan.
โIni bukan sekadar agenda rutin, tetapi langkah nyata untuk memperkuat kapasitas SDM dalam mengelola anggaran negara. Tujuannya jelas edukasi, pencegahan, dan penguatan sistem tata kelola yang sehat,โ tegas H. Ahmad Amin di sela-sela kegiatan.
Kegiatan ini menyasar 11 desa, 24 Sekolah Dasar (SD), 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 UPTD Puskesmas di wilayah Poleang Barat. Pendekatan lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan anggaran tidak hanya terbatas pada satu instansi, tetapi bersifat inklusif melibatkan semua pihak yang menerima dan mengelola dana publik.
Melalui diskusi interaktif dan studi kasus langsung, tim Inspektorat memberikan pendampingan yang bersifat edukatif dan membangun, bukan sekadar mengaudit atau mencari kesalahan. Pendekatan ini diapresiasi oleh para peserta yang merasa lebih paham terhadap kewajiban administrasi dan prosedur hukum dalam pengelolaan dana.
Salah satu poin penting dari kegiatan ini adalah menekankan pentingnya pencegahan dibanding penindakan. Dengan pendampingan intensif, diharapkan para pengelola anggaran, baik di tingkat desa, sekolah, maupun layanan kesehatan, dapat menghindari potensi kesalahan administrasi yang bisa berdampak hukum di kemudian hari.
โSering kali permasalahan hukum muncul karena ketidaktahuan, bukan niat buruk. Di sinilah peran pendampingan menjadi sangat penting,โ tambah Ahmad Amin.
Langkah Inspektorat Bombana ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong keterbukaan informasi publik. Masyarakat sebagai pemilik dana publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, untuk apa, dan sejauh mana manfaatnya. Oleh karena itu, penguatan pemahaman kepada pengelola anggaran menjadi salah satu kunci agar partisipasi dan pengawasan publik bisa berjalan efektif.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan menjadi titik tolak bagi desa-desa dan lembaga layanan publik di Poleang Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka. Kinerja yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta mempercepat pembangunan di daerah.
Inspektorat Bombana menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar fungsi kontrol, tetapi juga bagian dari pendidikan publik dan penguatan sistem tata kelola negara dari tingkat paling bawah.
Penulis: Andi Syam
Media: ๐ง๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ฏ๐ผ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐๐ผ๐บ