𝗧𝗲𝗿𝗼𝗯𝗼𝘀𝗻𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮.𝗖𝗼𝗺-𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 Dalam rangka memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pembangunan sektor transportasi laut di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 17 Gedung Karya, Jakarta Pusat, ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Ramsi, S.H., M.Si, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Syahrun, S.T., PWK. Ketiganya diterima langsung oleh pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pembahasan penting terkait penetapan nama Pelabuhan Paria yang terletak di Kecamatan Poleang.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pesisir Bombana.
Beliau menyampaikan bahwa penetapan nama resmi Pelabuhan Paria merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung legalitas dan pengelolaan pelabuhan di masa depan.
“Kami berharap doa teman-teman dan melalui dukungan dari Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut, proses penetapan nama Pelabuhan Paria semoga dapat segera terealisasi. Ini akan menjadi titik awal yang penting dalam membangun konektivitas maritim yang efisien dan berkelanjutan di wilayah Bombana,” ungkap Bupati Burhanuddin.
Pelabuhan Paria dirancang untuk menjadi salah satu simpul penting dalam sistem logistik dan distribusi barang, serta sebagai penunjang aktivitas masyarakat pesisir di Kecamatan Poleang dan sekitarnya. Selain itu, pelabuhan ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal dan membuka akses transportasi laut yang lebih luas bagi masyarakat.
Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik kunjungan dan inisiatif Pemerintah Kabupaten Bombana. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung proses administratif serta teknis yang diperlukan dalam penetapan nama dan legalitas Pelabuhan Paria.
Kegiatan ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memajukan pembangunan infrastruktur transportasi yang inklusif dan merata.
Dengan terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik seperti ini, diharapkan pembangunan sektor perhubungan di daerah-daerah terpencil atau pesisir dapat lebih cepat terlaksana dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kepelabuhanan di Indonesia, sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.
Pen/Editor:Andi Syam
Media:𝗧𝗲𝗿𝗼𝗯𝗼𝘀𝗻𝘂𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗖𝗼𝗺
.